Tinjauan terhadap rencana tuntutan dalam kaitannya dengan kemandirian jaksa yang menjalankan profesinya

Abstract

Sistem peradilan pidana akan berjalan dengan baik jika sub sistem di dalamnya, yaitu lembagalembaga penegak hukum berjalan dengan optimal. Salah satu lembaga ini adalah kejaksaan, yang memiliki banyak fungsi, namun fungsinya yang utama adalah fungsi penuntutan. Sebelum surat tuntutan dibacakan, jaksa penuntut umum harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Berkaitan dengan profesi hukum yang memerlukan kemandirian sebagai prinsip dalam kode etik, JPU belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai profesi hukum. Hal ini dikarenakan kurang mandirinya JPU pada proses penuntutan. Sedangkan, kemandirian menjadi hal yang harus ada dalam setiap profesi hukum.