Penataan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai penyelidik dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia

Abstract

Penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat memerlukan adanya suatu tindakan khusus dari negara dalam penyelesaiannya. Salah satu upaya negara melakukan perlindungan HAM dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang tersebut memiliki suatu semangat untuk memberikan jaminan keadilan bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, yakni dengan adanya suatu peradilan bagi para pelaku pelanggaran HAM berat. Namun demikian ternyata Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 masih mengandung banyak kelemahan yang mengakibatkan proses peradilan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Salah satunya adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Permasalahan terletak dalam lemahnya Kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki tujuan khusus yaitu perlindungan HAM di Indonesia. Dengan adanya kendala secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan tidak memadainya kewenangan Komnas HAM dalam Hukum Positif Negara Indonesia berdampak pada praktik penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM salah satunya yaitu fenomena “ping-pong” berkas penyelidikan antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung yang menyebabkan tidak selesainya proses pelanggaran HAM berat. Kewenangan yang diberikan pada Komnas HAM juga pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga negara Komnas HAM yaitu sebagai lembaga penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia.