Perlindungan korban kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Abstract

Perundang-undangan mengenai kekerasan seksual yang saat ini telah ada, mengalami berbagai macam hambatan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan belum dapat mengakomodir semua permasalahan yang ada. Sehingga akses keadilan belum bisa didapatkan secara menyeluruh oleh korban kekerasan seksual di Indonesia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki berbagai macam kekhususan di dalamnya, sehingga dapat memberikan jalan bagi korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan. Maka dari itu, dibutuhkan hadirnya sebuah payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual secara komprehensif sebagai sebuah reformasi hukum yang harus segera direalisasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana akan dilakukan perbandingan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Perundang-undang kekerasan seksual yang telah ada di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hambatan yang diatasi oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut, dapat membuka jalan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang sudah seharusnya menjadi hak dari warga negara Indonesia.