Kajian urgensi dan substansi ratifikasi United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Konvensi Mediasi Singapura) oleh Indonesia

Abstract

Konvensi Mediasi Singapura merupakan perjanjian internasional yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional dan dibuat mengikuti model Konvensi New York 1958 yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konvensi Mediasi Singapura dibuat untuk meningkatkan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa komersial internasional dengan cara meningkatkan kepastian hukum mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari mediasi tersebut. Hingga kini, Indonesia belum menunjukkan niat dan rencana untuk meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura walaupun Konvensi Mediasi Singapura dapat menimbulkan efek positif terutama bagi investor asing yang tingkat kepercayaan terhadap kepastian hukum di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (“Perma Mediasi”). Namun, Perma Mediasi tidak mengatur secara jelas apakah Perma tersebut berlaku bagi perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional dan Perma Mediasi secara umum hanya mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah dalam kerangka hukum Indonesia saat ini telah diatur mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian hasil mediasi internasional ataukah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura. Selain itu, perlu dibahas juga mengenai penyesuaian yang perlu dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Mediasi Singapura.