Kewajiban notaris untuk menyimpan kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya dengan menggunakan hak ingkar dalam perkara tindak pidana pencucian uang

Abstract

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Notaris wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pelaporan tersebut memuat paling sedikit: identitas diri; sumber dana; dan tujuan dari transaksi keuangan para pihak yang bersangkutan. Di sisi lain, kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang diatur di dalam Pasal 2 PERKA PPATK 3/2021, menjadi bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam jabatannya yang diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris bersinggungan dengan permasalahan hukum. Sehingga, Notaris harus dipanggil oleh aparat penegakan hukum untuk melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan persidangan. Karena Notaris berperan dalam melayani masyarakat dalam pembuatan akta tertulis maka perlunya ada perlindungan bagi jabatan Notaris, khususnya melindungi kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya. Upaya perlindungan bagi jabatan Notaris adalah dibentuknya Majelis Kehormatan dan penggunaan hak ingkar dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang.