Unsur “sengaja” sebagai unsur tidak tertulis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari hukum pembuktian

Abstract

Seperti yang kita ketahui pada akhir tahun 2019 terjadi beberapa demonstrasi yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia. Demonstrasi tersebut terjadi karena masyarakat yang diwakili mahasiswa merasa Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan suara masyarakat. Kejadian tersebut membuat penulis memikirkan beberapa pertanyaan. Apakah Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah dibuat sesuai dengan tata cara dan itikad yang baik? Mengapa sangat banyak lapisan masyarakat tidak setuju? Dari landasan pemikiran tersebut penulis ingin membahas dan meninjau Apakah dengan dihilangkannya Unsur Sengaja sebagai unsur tertulis akan berdampak pada proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. karena selama ini Hukum Positif Indonesia menganggap unsur Sengaja merupakan unsur yang tertulis dan harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan Pengadilan. Maka dari itu penulis ingin mendalaminya lebih lanjut.