Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa terdapatnya kekosongan hukum atas tindakan main hakim sendiri terhadap perilaku menyimpang yang menyebabkan terampas atau terenggutnya hak-hak korban tanpa adanya pemulihan hak-hak dari korban.
Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum yang dimana hukum sebagai panglima tertinggi. Di dalam sistem negara hukum terdapat tujuan hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum. Indonesia yang menganut kepastian hukum sebagai tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan diharapkan dapat mengaplikasikan kepastian hukum tersebut dengan baik dan benar di masyarakat.
Pada sistem hukum nasional, asas kepastian hukum disalurkan dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapatnya asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa segala sesuatunya yang berhubungan dengan hukum pidana harus mengikuti apa yang sudah tertulis dan diatur baik dari segi pengaturan hukuman maupun prosedur yang ada.
Terdapat adanya pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum pidana dan penyelewengan terhadap kepastian hukum dapat dilihat salah satunya dalam bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap perilaku menyimpang yang jika ditelaah terdapatnya kekosongan hukum dalam segi pengaturan hukuman terhadap pelaku dan disisi lain menyebabkan terampasnya hak-hak dari korban atas tindakan main hakim sendiri tersebut. Oleh karena terampasnya hak-hak korban, maka diperlukannya pula aspek viktimologis untuk menangani permasalahan mengenai hak-hak korban.
