Fungsi hukum pidana dalam menetapkan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan

Abstract

Perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun setelah analisis yang telah dilakukan oleh peneliti penetapan tersebut tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan, pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila ada hak yang dilanggar, dan dalam perjudian tidak ada hak yang dilanggar karena perjudian dilakukan atas dasar kesepakatan. Penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan juga tentu bertolakbelakang dengan fungsi hukum pidana itu sendiri, dimana hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari setiap perbuatan yang merugikan. Mengingat perjudian ini terus berkembang maka, Atas dasar tersebutlah penulis menilai langkah yang tepat dalam mengatur perjudian adalah dengan melokalisasinya, dengan memperhitungkan keuntungan dari segi ekonomi dan hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis telah menganalisis berbagai keuntungan dan cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan lokalisasi perjudian