Peran negara dalam pelindungan data pribadi atas kebocoran data pada sistem elektronik di Indonesia

Abstract

Penyelenggara sistem elektronik merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang didalamnya mengelola sistem elektronik termasuk data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik terbagi menjadi penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat memiliki kewajiban melindungi data pribadi. Selain penyelenggara sistem elektronik, negara memiliki kewajiban melindungi data pribadi sebagai salah satu hak dari warga negara. Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik privat menimbulkan pertanyaan bagaimana peran negara dalam melakukan pelindungan data pribadi di Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana negara berperan dalam melindungi data pribadi atas kebocoran data pada sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik serta pengawasan yang diberikan dalam rangka melindungi data pribadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif dengan teknik penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan analisis terhadap peran negara dalam pelindungan data pribadi yang dikelola penyelenggara sistem elektronik bahwa negara telah memberikan perlindungan bagi warga negara melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif, negara membentuk regulasi yang didalamnya mengatur penyelenggara sisem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, negara memberikan pengawasan kepada penyelenggara sistem elektronik meskipun tidak ada pembeda antara pengawasan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, serta pengawasan dalam regulasi terkait data pribadi.