Analisis yuridis penggunaan tanda tangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dihubungkan dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris

Abstract

Kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan menuju arah yang lebih maju. Teknologi yang digunakan manusia semakin canggih dan membuat adanya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semula melakukan aktivitas secara konvensional, sekarang mendapatkan bantuan dari teknologi. Akibat dari kemajuan teknologi yang ada di masyarakat adalah lahirnya perbuatan hukum yang baru. Perbuatan hukum yang umumnya dilakukan masyarakat adalah membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dituangkan ke dalam bentuk surat di bawah tangan yang pada bagian akhir surat tersebut biasanya dibubuhkan tanda tangan sebagai suatu pengakuan dari para pihak yang terlibat mengenai halhal yang diperjanjikan. Para pihak berkepentingan dapat meminta kepada seorang Notaris untuk melegalisasi surat di bawah tangan yang dibuat oleh mereka untuk meningkatkan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang dibuat. Secara konvensional, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertemukan para pihak dan Notaris dan langsung ditandatangani. Namun, dengan kemajuan teknologi, dimungkinkan untuk melakukannya dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan konferensi video. Akan tetapi, timbul persoalan mengenai boleh atau tidaknya seorang Notaris melegalisasi surat di bawah tangan yang penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Tlektronik. Selain itu, permasalahan lain yang timbul adalah mengenai pelaksanaan legalisasi, apabila hendak memanfaatkan teknologi konferensi video/video conference. Penelitian ini dituliskan untuk mengetahui kebolehan seorang Notaris untuk melegalisasi surat di bawah tangan para pihak berkepentingan yang penandatanganannya dilakukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.