Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada korporasi yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan tindak pidana korupsi

Abstract

Praktik tindak pidana korupsi merupakan praktik yang membawa kerugian yang sangat besar bagi negara. Maka dari itu jika kita melihat kedalam tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri kita dapat menemukan bahwa salah satu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah assest recovery atau mengembalikan kerugian yang dialami akibat praktik tindak pidana korupsi tersebut. Yang mana salah satu perwujudan dari upaya ini sendiri dapat kita lihat dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana telah terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang serta Peraturan Mahkamah Agung. Tetapi bukan semata-mata dalam realita upaya pengembalian asset lewat pidana tambahan berupa uang pengganti ini tidak menemukan permasalahn dalam praktiknya. Jika kita melihat kedalam salah satu permasalahan yang terdapat dalam pembebanan uang pengganti maka kita dapat temukan masih terdapat permasalahan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pihak perusahaan yang tidak dijadikan terdakwa dalam proses persidangan tindak pidana korupsi. Yang dimana perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum pidana atau system peradilan pidana di Indonesia terdapat hukum pidana formil yang mengatur mengenai prosedur atau tata cara dari penerapan pidana materil itu sendiri serta terdapat pula asas-asas yang berlaku yang juga harus dijalankan agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana itu sendiri.