Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan larangan peredaran barang cetakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Abstract

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan eksekutif niscaya memiliki wewenang untuk menjamin terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Salah satu wewenang itu adalah pengawasan peredaran barang cetakan yang mana terdapat dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan wewenang Kejaksaan yang demikian itu banyak menimbulkan perdebatan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun akademisi, dan yang lebih menyedihkan lagi yakni menyebabkan pesimisme akan Pemerintah. Permasalahan lahir disebabkan oleh ketentuan yang multitafsir, semakin didukung oleh prosedur yang tidak jelas dalam pelaksanaan pengawasan peredaran barang cetakan. Pelaksanaan penjagaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kegiatan masyarakat itu sendiri acapkali menjadi dua aktivitas yang saling tarik menarik. Mencari jalan tengah antara keduanya tidak menjadi pekerjaan yang mudah tetapi bukan tidak mungkin dilakukan. Sejauh apa Kejaksaan diperkenankan bertindak dalam melaksanakan pengawasan peredaran barang cetakan, dan bagaimana menciptakan mekanisme pelaksanaan yang paling sesuai dengan koridor suatu negara hukum merupakan pusat perhatian dalam penelitian ini.