Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 mengenai sengketa pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam hal adanya perjanjian perkawinan

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu tujuan manusia yang hidup secara berdampingan dengan didasari oleh hubungan yang erat dengan unsur jasmani dan rohani. Perkawinan yang diharapkan oleh setiap pasangan seyogianya ingin dapat bertahan hingga akhir hayat, namun tak jarang ditemukan pasangan suami dan isteri yang mengalami perceraian. Dalam melangsungkan perkawinan, sepasang suami dan isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan guna mengatur hak dan kewajiban keduanya dengan cara menyimpangi aturan hukum yang berlaku, namun tetap sesuai dengan asas dan norma yang ada. Jika dilihat dari perspektif hukum, perceraian memiliki akibat yang harus ditanggung oleh pasangan suami dan isteri, misalnya seperti pembagian harta bersama, merebutkan hak asuh anak, maupun sengketa perkawinan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara sistem norma dengan asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dengan menerapkan aturan hukum atas kasus hukum yang dihadapi. Penelitian ini didasarkan pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan-putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung terkait, serta doktrin yang berfungsi sebagai landasan hukum yang akan diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tidak ada harta bersama di antara para pihak, dalam hal ini Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I (Dra. Budiati) di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015.