Tinjauan terhadap kriteria pemberian grasi oleh presiden terhadap terpidana kasus korupsi sebagai Extra Ordinary Crimes (EOC)

Abstract

Presiden selaku kepala Negara memiliki suatu hak prerogatif yang diamanatkan oleh Negara melalui konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak prerogatif yang dimiliki Presiden adalah berupa pemberian grasi. Grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikanoleh Presiden kepada seseorang terpidana, di mana pengampunan tersebut dapat berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukuman yang telah dijatuhkan. Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun serta grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pemberian grasi sejatinya tidak diatur mengenai kriteria apa saja yang dapat digunakan untuk menjadi alasan Presiden dalam memberikan grasi. Secara normatif, dalam pemberian grasi tidak terdapat ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang dapat ataupun tidak dapat diajukan grasi. Dengan kata lain bahwa semua tindak pidana dapat diajukan grasi selama ketentuan mengenai jenis pidana yang diputuskan terhadap terpidana merupakan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini berlaku pula pada terpidana kasus korupsi. Terpidana kasus korupsi kerapkali diberikan suatu pengampunan oleh Presiden berupa grasi dan hal tersebut sejatinya tidak tepat mengingat dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi merupakan dampak yang masif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa terhadap terpidana kasus korupsi, sejatinya tidaklah tepat apabila diberikan sebuah pengampunan yang dalam hal ini adalah berupa grasi.