Standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dalam hukum Indonesia saat ini dan pengembangannya

Abstract

Klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris dibentuk untuk mendorong agar pihak lain dapat memenuhi prestasi yang disepakati oleh para pihak dalam sengketa. Dalam hal debitur memang melanggar prestasi tersebut, kreditur yang memiliki hak eksklusif dapat menuntut debitur pada forum pengadilan negara mana pun di mana aset debitur berada. Keadaan ini mempertimbangkan debitur yang umumnya memiliki aset di berbagai negara. Untuk itu, dapat dilihat bahwa klausul penyelesaian sengketa berada pada perjanjian baku bagi lembaga-lembaga keuangan seperti bank maupun perusahaan asuransi untuk memanfaatkan tujuan dari klausul yang bersangkutan. Klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris juga dapat dibentuk dari hasil negosiasi para pihak dalam perjanjian. Meskipun klausul penyelesaian sengketa itu sendiri memiliki tujuan sebagaimana dimaksudkan di atas, dalam pengaplikasiannya, salah satu pihak yang tidak memiliki hak eksklusif yang sama tetap mempermasalahkan klausul yang telah disepakatinya tersebut. Hal ini digunakan dengan dasar-dasar ukuran asas Equal Treatment dan sebagainya. Beberapa pengadilan di berbagai yurisdiksi negara-negara di dunia memiliki posisi yang berbeda-beda terkait standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris. Maka, perlu ditelusuri lebih lanjut terkait ukuran umum yang dapat dijadikan batu uji untuk menentukan standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris. Dengan dilakukannya tindakan tersebut, dapat dianalisis keabsahan klausul yang bersangkutan dalam kerangka hukum Indonesia maupun negara lain agar dapat ditemukan posisi yang seragam terkait standar keabsahan klausul penyelesaian sengketa yang bersifat asimetris.