Relevansi penggunaan hak veto oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dikaitkan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika serikat. Dengan tugas menggantikan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), PBB membawahi lima organ utama, salah satunya merupakan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang tidak terdapat pada LBB. DK PBB memiliki tugas utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB. Dalam menjalankan tugasnya, DK PBB diberikan kewenangan lebih oleh Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan dunia tetap terjaga. Akan tetapi, dalam praktiknya kewenangan tersebut seringkali disalah gunakan terutama oleh anggota tetap DK PBB. Sehingga menghambat tugas DK PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selama 75 tahun berdirinya PBB, DK PBB hanya mengalami perubahan sebanyak 1 kali saja pada Tahun 1963, setelahnya sampai saat ini DK PBB belum mengalami perubahan kembali meskipun kondisi geo-politik dunia saat ini sudah berubah. Sehingga perlu adanya perubahan terhadap sistem pengambilan keputusan dan susunan keanggotaan agar DK PBB dapat kembali menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan perdamaian dunia.