Tinjauan yuridis mengenai lahirnya hak tanggungan yang berpengaruh terhadap kedudukan kreditur preferent serta pembatalannya menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik

Abstract

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5/2020, pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan melalui layanan elektronik yang disebut dengan “sistem HT-el”. Pelaksanaan layanan HT-el menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5/2020 harus tetap mengacu pada UUHT mulai dari pendaftarannya hingga lahirnya Hak Tanggungan, agar pelaksanannya masih sejalan dan tidak bertentangan dengan UUHT. Namun dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5/2020 masih terdapat hal-hal yang harus ditinjau lebih lanjut, khususnya mengenai waktu lahirnya Hak Tanggungan dan pembatalan layanan HT-el, dimana kedua hal ini dapat mempengaruhi kedudukan kreditur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan penelusuran bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek masalah. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari UUPA, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel dalam website yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian penulisan hukum ini ditemukan bahwa waktu diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan dalam layanan HT-el berbeda dengan UUHT. Waktu lahirnya Hak Tanggungan dalam layanan HT-el juga ditandakan dengan terbitnya sertifikat HT-el. Sehingga waktu penerbitan sertifikat Hak Tanggungan dalam layanan HT-el lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Proses layanan HT-el dapat dibatalkan apabila terjadi force majeure. Namun Hak Tanggungan akan tetap lahir walaupun penerbitan sertifikat HT-el dibatalkan.