Analisis perjanjian baku (standard contract) Indosat Ooredoo pascabayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Indosat Ooredoo merupakan salah satu perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia. Indosat Ooredoo menyediakan layanan salah satunya yaitu kartu seluler pascabayar. Pascabayar memiliki arti bahwa apabila memilih kartu pascabayar maka dapat sepuasnya menikmati produk yang diinginkan baru kemudian membayarnya. Dalam menjalankan usahanya Indosat Ooredoo terdapat ketentuan antara kedua belah pihak yaitu Indosat Ooredoo dan konsumen yang mana kedua belah pihak tersebut harus mematuhi ketentuan, syarat dan ketentuan ini merupakan perjanjian baku yang dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan biasanya mengandung klausul sepihak, yaitu menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak yang membuat perjanjian baku. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian seringkali melanggar pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengandung klasula baku. Hal tersebut tidak terkecuali ditemukan di dalam syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Indosat Ooredoo, yang mana masih ditemukan sejumlah pengalihan, pembatasan dan pembebasan tanggung jawab pihak Indosat Ooredoo yang harus ditanggung oleh konsumen. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengetahui dan mengkaji penyebab ketidakselarasan mengenai klausula baku dalam syarat dan ketentuan layanan pascabayar Indosat Ooredoo dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang belum terlaksanan dengan baik, terutama ketentuan Pasal 18 tentang pencantuman klasula baku.