Pidana penjara dan upaya untuk memenuhi kepentingan terbaik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa, namun perkembangan pergaulan anak saat ini sangat memprihatinkan. Terbukti dengan banyaknya anak-anak yang banyak tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak. Hal tersebut merupakan dampak dari ikutnya Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang mana adalah satu prinsip dari konvensi tersebut adalah Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala bentuk pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penerapan Asas ini dengan maksud untuk berupaya agar anak terhindar dari stigma (label jahat) dan menghindari efek negatif proses peradilan terhadap anak. Namun penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi masalah ketika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap anak merupakan bentuk pidana yang sangat berat bagi anak. pidana penjara dapat memberikan stigma negatif pada seseorang yang pernah dijatuhi pidana. Stigma buruk terhadap anak akan menimbulkan perasaan berupa hilangnya kepercayaan diri bagi anak. Sehingga penerapan pidana penjara merupakan bentuk penyimpangan dari asas kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu aparat penegak hukum haruslah meninjau ulang penerapan pidana penjara terhadap anak.