Analisis perlindungan konsumen pengguna jasa psikolog klinis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Psikolog klinis merupakan profesi yang memberikan pelayanan untuk memahami, mencegah, dan mengurangi gangguan yang menimbulkan masalah psikologis dalam pribadi manusia. Adapun masalah Psikolog Klinis yang terjadi dapat berupa kecemasan berlebihan, gangguan tidur, masalah citra tubuh serta masalah lainnya yang menganggu psikologis seseorang. Peran Psikolog Klinis diatur oleh Kode Etik Psikolog Indonesia, Undang- UndanggNomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, namun meski telah diatur oleh beberapa peraturan tersebut alam memberikan layanannya Psikolog Klinis dapat menimbulkan kerugian bagi Pengguna Jasa Psikolog Klinis. Perlindungan bagi Pengguna Jasa Psikolog Klinis sangat penting. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur Psikolog Klinis merupakan pelaku usaha profesional sesuai dengan pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut kedudukan Pengguna Jasa Psikolog Klinis juga mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.