Pertanggungjawaban penggunaan hak prerogatif presiden terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

Abstract

Hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sejatinya adalah hak khusus yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Namun pada prakteknya, lembaga yudikatif dapat melakukan intervensi secara tidak langsung kepada sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari Presiden. Dimana Presiden dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana haruslah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian lembaga legislatif juga dapat melakukan intervensi terhadap sesuatu yang merupakan hak prerogatif presiden, yaitu dalam hal mengangkat Kapolri dan Panglima TNI. Kemudian pertanggungjawaban yuridis Presiden diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.’ Belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur sampai sejauh mana Presiden harus bertanggung-jawab secara hukum atas tindakannya, terlebih yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dari penggunaan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara lain, dimana hak-hak prerogatif tersebut haruslah disertai dengan pertanggungjawaban hukum yang jelas, sehingga meminimalisir penyalahgunaan hak prerogatif oleh Presiden.