Inkonsistensi aturan bagi hak anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan aturan hukum sosial di Indonesia

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibentuk dalam rangka memperoleh kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah anak terlantar yang berhak memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional menurut Pasal 28H Ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Fakir miskin dan orang tidak mampu berhak dalam memperolej jaminan kesehatan nasional, dalam bentuk Bantuan Iuran. Adapun anak terlantar tidak terkecuali berhak dalam memperoleh jaminan kesehatan nasional tersebut. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah anak terlantar berhak dalam memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional menurut berbagai hukum positif di Indonesia, dengan melakukan pengkategorian apakah anak terlantar termasuk dalam fakir miskin dan orang tidak mampu, dan menyimpulkan apakah anak terlantar menurut hukum positif diatur perolehannya dalam mengakses jaminan kesehatan nasional. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku bagi masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini adalah bahwa menurut aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, tidak mengatur mengenai hak bagi anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan, yang pada hakekatnya dilindungi oleh konstitusi. Sehingga, menimbulkan inkonsistensi antara aturan-aturan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan beserta Bantuan Iuran dengan Konstitusi sebagai grundnorm.