Abstract:
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibentuk dalam rangka memperoleh kesejahteraan
sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah anak terlantar
yang berhak memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional menurut Pasal 28H Ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “Setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.” Fakir miskin dan orang tidak mampu berhak dalam
memperolej jaminan kesehatan nasional, dalam bentuk Bantuan Iuran. Adapun anak terlantar
tidak terkecuali berhak dalam memperoleh jaminan kesehatan nasional tersebut.
Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah anak terlantar berhak
dalam memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
menurut berbagai hukum positif di Indonesia, dengan melakukan pengkategorian apakah anak
terlantar termasuk dalam fakir miskin dan orang tidak mampu, dan menyimpulkan apakah anak
terlantar menurut hukum positif diatur perolehannya dalam mengakses jaminan kesehatan
nasional.
Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku bagi masyarakat.
Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini adalah bahwa menurut aturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, tidak mengatur mengenai hak bagi anak terlantar
dalam memperoleh jaminan kesehatan, yang pada hakekatnya dilindungi oleh konstitusi.
Sehingga, menimbulkan inkonsistensi antara aturan-aturan yang mengatur mengenai Jaminan
Kesehatan beserta Bantuan Iuran dengan Konstitusi sebagai grundnorm.
