Kedudukan surat keputusan pengangkatan aparatur sipil negara yang dijadikan jaminan dalam perjanjian utang piutang ditinjau berdasarkan hukum benda di Indonesia

Abstract

Aparatur Sipil Negara (yang kemudian disingkat ASN) adalah alat kelengkapan negara yang utama dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang bertanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah menjamin kesejahteraan bagi ASN dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan tujuan agar ASN dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik khususunya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan jaminan, ASN mendapat keisitimewaan yang salah satunya telah menjadi fenomena saat ini yaitu ASN dapat menjaminkan Surat Keputusan pengangkatan (SK Pengangkatan) untuk meminjam sejumlah uang. Dari fenomena tersebut, timbul suatu permasalahan yang kemudian akan di kaji dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kedudukan SK Pengangkatan ASN yang dijadikan jaminan berdasarkan hukum benda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa SK Pengangkatan ASN merupakan keputusan tata usaha negara atau Beschikking yang hak miliknya ada di tangan negara, kemudian negara melalui pejabat Pembina kepegawaian mengeluarkan keputusan yang berisi SK Pengangkatan ASN untuk mengsahkan status individu sebagai ASN, sehingga bukan merupakan benda berdasarkan hukum benda di Indonesia yang mana harus dapat diletakkan hak di atasnya atau harus mempunyai harga yang bersifat efektif untuk dikuasai manusia. Hal tersebut mengakibatkan apabila terjadi keadaan wanprestasi, terhadap jaminan dalam hal ini SK Pengangkatan ASN tidak dapat dilakukan eksekusi.