Analisis yuridis pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan peradilan pidana

Abstract

Pembukaan rahasia bank sebenarnya sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan kerancuan yang dimana walaupun permintaan pembukaan rahasia bank diajukan kepada pimpinan Bank Indonesia tetapi pihak dari Otoritas Jasa Keuangan tetap mengawasi akan hal tersebut. Selain itu juga, terdapat kerancuan mengenai pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan dalam pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian kali ini metode penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literaturliteratur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan buku/jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pembukaan rahasia bank untuk tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan adanya pembukaan rahasia bank dalam suatu tindakan penyidikan.