Implikasi kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu elemen dari negara hukum adalah peradilan yang bebas. Kejaksaan adalah salah satu pemegang peran penting dalam terwujudnya peradilan yang bebas. Dalam penulisan ini ditelusuri bagaimana kedudukan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum, bagaimana independensinya dan bagaimana implikasi yuridis dari kedudukan tersebut. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa kejaksaan sebagai Lembaga negara tidak tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang mengindikasikan bahwa Lembaga Kejaksaan bertanggung-jawab pada Lembaga Eksekutif. Implikasi dari kedudukan tersebut adalah bahwa Lembaga Kejaksaan masih belum independen dan dengan konfigurasi saat ini, masih tidak mendukung terwujudnya konsep negara hukum di Indonesia.