Tinjauan yuridis terhadap keabsahan keterangan saksi melalui teleconference (persidangan perkara perdata) pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Abstract

Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan perkara perdata yang betujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil para pihak dengan mengajukan alat bukti di persidangan. Salah satu alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia adalah saksi. Dalam ketentuan Pasal 144 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), pada intinya mengatur bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan dengan cara saksi hadir secara fisik ke persidangan. Namun, terdapat ketentuan lain yang bertentangan terkait pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara perdata tersebut. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA 1/2019) mengatur bahwa pemeriksaan saksi dapat dilakukan melalui audio visual atau teleconference. Dengan adanya pertentangan tersebut, maka timbul permasalahan mengenai keabsahan keterangan saksi melalui teleconference dalam persidangan perkara perdata pasca terbitnya PERMA 1/2019. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, pemeriksaan keterangan saksi yang dilakukan melalui teleconference tidaklah sah sebagai alat bukti saksi di persidangan perkara perdata. Hal ini terlihat dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat formil alat bukti saksi dalam hukum acara perdata di Indonesia yang mengharuskan keterangan saksi diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan. Selain itu, asas peraturan perundang-undangan lex superior derogate legi inferiori mengatur bahwa peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Apabila ditemukan pertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang memiliki tingkat lebih tinggi. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung memiliki tingkat yang lebih rendah daripada HIR. Dengan demikian, ketentuan pemeriksaan keterangan saksi melalui teleconference yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019 tidak sah sebagai alat bukti saksi.