Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pemerintah Kota Bandung oleh masyarakat Kota Bandung atas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di zona merah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Keberadaan 22.359 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Kota Bandung menjadi sebuah fenomena yang memerlukan suatu regulasi yang mengatur. Melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011), Pemerintah Daerah Kota Bandung mengatur lokasi-lokasi yang dapat digunakan untuk PKL dengan tujuan mendapat ketertiban. Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 mengatur lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonasi. Dalam sistem zonasi tersebut terdapat 3 jenis zona, yaitu pertama, zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL; kedua, zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat; ketiga, zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, salah satu wilayah yang termasuk zona merah adalah wilayah yang berada dekat dengan rumah sakit. Dalam penelitian ini akan membahas tentang keberadaan PKL yang berjarak 100 meter dari Rumah Sakit Santo Boromeus yang terletak di Jalan Hasanudin. Warga yang tinggal di sekitar Jalan Hasanudin juga tidak setuju akan keberadaan PKL tersebut. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai apakah perbuatan Walikota Kota Bandung yang memberikan izin dan membiarkan keberadaan PKL di dekat Rumah Sakit Santo Boromeus merupakan perbuatan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah yang memenuhi pengertian zona merah dalam Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.