Dasar keabsahan tindakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menerbitkan status izin mendirikan bangunan di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta

Abstract

Reklamasi pantai merupakan proses pembuatan pulau atau daratan yang terletak di atas laut. Dilakukannya proses pembuatan reklamasi pantai dengan tujuan mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin padat. Salah satunya adalah reklamasi pantai yang terjadi saat ini berada di Pantai Utara DKI Jakarta. Reklamasi pantai DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi masalah karena pembangunan 17 pulau tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan dan sekaligus membuat aktivitas mata pencaharian para nelayan menjadi terganggu. Salah satu dari 17 pulau tersebut yaitu pulau D atau Pantai Maju. Pada Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari kantor dan rumah mewah. Pembangunan 932 bangunan tersebut telah dibangun tanpa dasarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seharusnya IMB diterbitkan sebelum bangunan-bangunan tersebut belum dibangun. Sehingga hal ini telah menyalahi aturan yang telah ada, namun Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa pemberian IMB tersebut disebabkan untuk memenuhi salah satu dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu kepastian hukum dan kesepakatan perjanjian kerja sama. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam hal menerbitkan IMB tersebut dan apakah benar bahwa IMB yang diterbitkan telah memenuhi unsur-unsur dalam AUPB dan sesuai peruntukannya.