Abstract:
Reklamasi pantai merupakan proses pembuatan pulau atau daratan yang terletak
di atas laut. Dilakukannya proses pembuatan reklamasi pantai dengan tujuan
mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin padat. Salah satunya adalah
reklamasi pantai yang terjadi saat ini berada di Pantai Utara DKI Jakarta.
Reklamasi pantai DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi masalah karena
pembangunan 17 pulau tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan dan
sekaligus membuat aktivitas mata pencaharian para nelayan menjadi terganggu.
Salah satu dari 17 pulau tersebut yaitu pulau D atau Pantai Maju. Pada Pulau D
terdapat 932 bangunan yang terdiri dari kantor dan rumah mewah. Pembangunan
932 bangunan tersebut telah dibangun tanpa dasarnya Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), seharusnya IMB diterbitkan sebelum bangunan-bangunan tersebut belum
dibangun. Sehingga hal ini telah menyalahi aturan yang telah ada, namun
Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa
pemberian IMB tersebut disebabkan untuk memenuhi salah satu dari Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu kepastian hukum dan kesepakatan
perjanjian kerja sama. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai
keabsahan tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam hal menerbitkan IMB tersebut
dan apakah benar bahwa IMB yang diterbitkan telah memenuhi unsur-unsur
dalam AUPB dan sesuai peruntukannya.
