Efektivitas pelaksanaan peraturan mengenai praktik pinjam nama badan usaha bidang konstruksi di Indonesia

Abstract

Penggunaan nama badan usaha lain merupakan perbuatan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan pemenuhan syarat untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa sampai pada pelaksanaan kontrak hingga pencairan dana dengan cara meminjam nama serta dokumen badan usaha lain yang dipinjam. Sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun mekanisme yang berjalan saat ini dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Badan usaha yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemilik proyek/pengguna jasa akan melakukan praktik pinjam nama badan usaha lain, karena dianggap lebih singkat dan memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan badan usaha tersebut berusaha untuk memnuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik proyek. Salah satu bentuk penyelewengan tersebut adalah masih adanya praktik peminjaman nama badan usaha lain yang dilakukan oleh orang atau badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitiam ini penulis akan menilai bagaimana regulasi yang ada serta penerapannya mencegah adanya praktik pinjam nama badan usaha lain dengan menggunakan teori efektivitas hukum.