Tinjauan mengenai keabsahan aset daerah sebagai jaminan obligasi daerah

Abstract

Daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang salah satunya bersumber dari masyarakat yang disebut dengan obligasi daerah. Obligasi daerah menjadi alternatif pembiayaan untuk membantu pembangunan di daerah. Obligasi daerah secara normatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mengatur mengenai kegiatan yang dibiayai oleh obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dapat dijadikan jaminan penerbitan obligasi daerah. Namun, dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah mengatur bahwa barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kepastian hukum barang milik daerah yang dijadikan jaminan penerbitan obligasi daerah didasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.