Analisis yuridis gugatan perbuatan melawan hukum kepada Menteri Perhubungan oleh masyarakat Indonesia akibat tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia diresahkan dengan kenaikan harga tiket pesawat yang tinggi. Fenomena kenaikan harga tiket pesawat ini berlangsung secara terus menerus, yang mengakibatkan kerugian tidak hanya di tengah masyarakat Indonesia selaku konsumen jasa transportasi udara, namun juga mulai memberikan dampak kerugian pada sektor pariwisata daerah, juga pendapatan Bandara Udara Nasional. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya jumlah penumpang pesawat terbang yang diakibatkan oleh kenaikan harga tiket pesawat yang tinggi. Pada dasarnya terdapat beberapa komponen yang menjadi penentu harga tiket pesawat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Salah satu komponen penentu harga tiket pesawat adalah Tarif Jarak. Terdapat norma yang disebut sebagai Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagai norma batasan tertinggi terhadap harga yang dapat ditetapkan dalam Tarif Jarak, yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Adanya fenomena kerugian yang dialami masyarakat akibat tingginya kenaikan harga tiket pesawat, menjadi suatu permasalahan apakah dalam menetapkan norma Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Menteri Perhubungan dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.