Analisis perbuatan melawan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat konsumen yang dirugikan oleh perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Abstract

Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan Fintech telah berinovasi membuat lembaga keuangan tanpa adanya kehadiran fisik, seperti halnya Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal dengan sebutan Peer to Peer Lending (P2P Lending). Dengan semakin meningkatnya popularitas P2P Lending yang dalam penggunaannya lebih efisien dan efektif dibandingkan lembaga jasa keuangan konvensional, namun di sisi lain mengakibatkan suatu bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dari P2P Lending itu sendiri, sehingga perlu diamati lebih lanjut terkait peran OJK selaku pihak yang mengatur dan mengawasi P2P Lending tersebut. Saat ini bahwa OJK dalam menjalankan fungsinya belum memaksimalkan kewenangannya dalam menghadapi penyelenggara P2P Lending sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU OJK dan mengingat ketentuan dalam pasal 5 UU OJK bahwa OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan, maka dalam penyelenggaraan P2P Lending illegal sudah sepatutnya OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap penyelenggara P2P Lending illegal tersebut. Dengan dikategorikannya OJK sebagai penguasa dalam arti pemerintah sebagaimana diatur dalam UU PTUN, maka atas perbuatannya tersebut OJK telah melanggar kewajiban hukumnya dan atas perbuatannya OJK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad), sehingga OJK dapat digugat oleh konsumen yang dirugikan dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.