Pertanggungjawaban perdata penanggung jawab aksi unjuk rasa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan massa aksi unjuk rasa

Abstract

Aksi unjuk rasa atau demontrasi merupakan salah satu bentuk dalam menyampaikan aspirasi seseorang dan dilindungi hukum di Indonesia karena bagian dari Hak Asasi Manusia. Pada praktiknya banyak penyampaian pendapat yang dilakukan dengan aman, damai dan tertib karena sesuai dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, namun tidak jarang juga penyampaian pendapat tersebut berlangsung dengan tidak aman, damai dan tertib yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (korban aksi unjuk rasa) karena melanggar kewajiban hukumnya. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan pelaku perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut, tetapi dimungkinkan orang yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum juga ikut bertanggung jawab sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdata. Penanggung jawab Aksi Unjuk Rasa pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga harus bertanggung jawab karena perluasan doktrin vicarious liability dan lex specialist derogate legi generale dari KUHPerdata.