Due diligence dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris dan akibat hukumnya

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. PPJB dalam prakitknya sering dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga PPJB merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Namun, Undang-Undang tidak mengatur mengenai cara Notaris bertindak saksama yaitu bagaimana menerapkan prinsip kehatihatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan uji tuntas (due diligence) yang diperlukan dalam membuat suatu perjanjian, yang salah satunya adalah PPJB, sehubungan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada saat membuat akta autentik, Notaris harus melakukan due diligence sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Kemudian, Notaris juga harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban Notaris berbedabeda, ditentukan oleh tindakan Notaris tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris, Due Diligence, Tanggung Jawab