Hubungan antara perlindungan diplomatik (Diplomatic Protection) menurut konvensi WINA 1961 dan konvensi WINA 1963 dengan perjanjian Bilateral Mandatory Consular Notification

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan warga negara menurut perjanjian internasional Mandatory Consular Notification yang bersifat bilateral. Perlindungan tersebut di berikan kepada warga negara yang berada di negara asing jika warga negara tersebut terlibat masalah hukum. Perlindungan dari negara asal di wakili oleh pejabat diplomatik atau pejabat konsuler. Dasar dari pembuatan perjanjian bilateral tersebut berasal dari perlindungan diplomatik menurut konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler. Kedua konvensi tersebut sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan sudah di ratifikasi banyak negara demi melakukan misi diplomatik perlindungan bagi warga negara. Dalam skripsi ini akan di jelaskan apakah perjanjian bilateral mandatory consular notification bertolak belakang dengan peraturan umum konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963. Untuk mengetahui hal tersebut di dalam skripsi ini akan mencantumkan 2 (dua) perjanjian mandatory consular notification yaitu perjanjian antara: Indonesia dan Australia dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Hongkong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka terdiri atas sumber hukum primer, yaitu hukum kebiasaan internasional yaitu konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 dan perjanjian internasional dan sumber hukum sekunder seperti jurnal, artikel dan web yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian mandatory consular notification di buat berdasarkan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1961 dan tidak bertolak belakang. Perjanjian tersebut di buat untuk memaksimalkan perlindungan warga negara yang sudah di atur sebelumnya di dalam hukum kebiasaan internasional.