Abstract:
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan warga negara menurut perjanjian
internasional Mandatory Consular Notification yang bersifat bilateral.
Perlindungan tersebut di berikan kepada warga negara yang berada di negara
asing jika warga negara tersebut terlibat masalah hukum. Perlindungan dari
negara asal di wakili oleh pejabat diplomatik atau pejabat konsuler. Dasar dari
pembuatan perjanjian bilateral tersebut berasal dari perlindungan diplomatik
menurut konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan konvensi wina
1963 tentang hubungan konsuler. Kedua konvensi tersebut sudah menjadi hukum
kebiasaan internasional dan sudah di ratifikasi banyak negara demi melakukan
misi diplomatik perlindungan bagi warga negara. Dalam skripsi ini akan di
jelaskan apakah perjanjian bilateral mandatory consular notification bertolak
belakang dengan peraturan umum konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963.
Untuk mengetahui hal tersebut di dalam skripsi ini akan mencantumkan 2 (dua)
perjanjian mandatory consular notification yaitu perjanjian antara: Indonesia dan
Australia dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Hongkong.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian
hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka
terdiri atas sumber hukum primer, yaitu hukum kebiasaan internasional yaitu
konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1963 dan perjanjian internasional dan
sumber hukum sekunder seperti jurnal, artikel dan web yang berkaitan dengan
penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian mandatory consular
notification di buat berdasarkan konvensi wina 1961 dan konvensi wina 1961 dan
tidak bertolak belakang. Perjanjian tersebut di buat untuk memaksimalkan
perlindungan warga negara yang sudah di atur sebelumnya di dalam hukum
kebiasaan internasional.
