Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah memutuskan untuk menaikkan batas usia kawin terhadap anak perempuan yang semula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki merupakan diskriminasi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 kerap menimbulkan persoalan mengenai hak konstitusional anak perempuan. Hak Konstitusional yang dimaksud adalah mengenai amar putusan hakim yang memberikan waktu selama 3 (tiga) tahun bagi pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden yang memiliki kewenangan.