Pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum terhadap perlindungan hak normatif dari anak yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Anak-anak pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja dan pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak, sehingga apabila terdapat anak-anak yang melakukan pekerjaan maka pengusaha wajib melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hakhak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja. Hak-hak normatif tersebut wajib dipatuhi oleh pengusaha, yang antara lain adalah usia minimum bagi anakanak untuk diperbolehkan bekerja, jenis-jenis pekerjaan di mana anak diperbolehkan untuk bekerja, tempat kerja yang harus disediakan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, waktu kerja yang diperbolehkan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak, gaji atau upah yang harus diterima oleh anak yang dipekerjakan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan yang harus diterima oleh anak yang bekerja, izin untuk mempekerjakan anak dan sebagainya. Namun, dalam realitanya di lapangan masih sangat banyak ditemukan anak yang bekerja yang hak-hak normatifnya tidak dilindungi oleh pengusaha yang mempekerjakannya. Hal tersebut terjadi karena pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maupun pegawai pengawas ketenagakerjaan (labour inspectors) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta lembaga-lembaga lain seperti LSM, lembaga internasional yang berfokus pada bidang ketenagakerjaan dan lembaga milik pemerintah yang bersifat independen kurang intensif. Selanjutnya adalah karena adanya pengelompokkan sektor-sektor pekerjaan anak yang bekerja, yakni sektor formal dan informal, yang menyebabkan berbeda-bedanya lembaga yang menangani dan mengawasi sektor-sektor tersebut. Sehingga, penegakan hukum dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hak-hak normatif anak yang bekerja masih belum maksimal pelaksanaannya di Provinsi DKI Jakarta.