Kebijakan paksa badan dalam penegakan hukum terhadap debitur pailit di Indonesia ditinjau dari fungsi hukum dan perspektif hak asasi manusia

Abstract

Paksa Badan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi problematika yang timbul dari dinamika perekonomian Indonesia. Paksa badan merupakan proses penahanan debitur yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran utang, dengan kata lain paksa badan merupakan perbuatan yang mengekang kebebasan individu. Kebebasan individu itu sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia, hak Asasi Manusia terkait kebebasan individu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa kovenan yang mengatur tentang kebebasan individu tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, Paksa Badan telah menimbulkan pro dan kontra mengenai pelanggaran hak kebebasan individu. Paksa badan di Indonesia dikenal dalam penegakan hukum pajak dan penegakan hukum kepailitan. Dalam Penegakan hukum kepailitan hingga saat ini, belum ada satupun implementasi paksa badan terhadap debitur-debitur yang tidak membayar utangnya. Oleh karena itu, lembaga paksa badan juga sering dinilai tidak berfungsi sesuai dengan fungsi hukum dalam ilmu perundang-undangan.