Harmonisasi pengaturan pendanaan wajib belajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional

Abstract

Hak atas Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu hak kodrati yang dimiliki setiap manusia karena semata-mata ia adalah seorang manusia. Hak kodrati ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, merata dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Perlindungan terhadap hak kodrati ini merupakan kewajiban Negara, hal ini diberikan oleh peraturan perundangundangan. Agar Negara dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, diperlukan Asas Kepastian Hukum. Namun permasalahan timbul ketika diantara peraturan perundang-undangan terjadi ketidakselarasan dan ketidak serasian atau dikenal sebagai ketidakharmonisan, yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.