Perlindungan hukum korban pornografi online

Abstract

Korban dari kejahatan pornografi online atau cyberpornography sering terjadi pada perempuan. Korban seringkali mendapat kesulitan untuk mendapatkan keadilan, karena korban merasa takut, terisolasi, direndahkan dan dipermalukan oleh keluarga, teman bahkan penegak hukum. Dibanding memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif, guna mengetahui aturan hukum yang berlaku dan dibandingkan dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturanperaturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat melindungi korban kejahatan pornografi online secara benar.