Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman beserta tanggung jawab penyelenggara berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016 dalam skema Peer to Peer Lending

Abstract

Inovasi penggunaan internet telah merambah dan menghasilkan sejumlah dampak ke berbagai industri di Indonesia. salah satu inovasi yang muncul dan telah menjadu perhatian publik saat ini adalah Peer To Peer Lending yang secara garis besarnya merupakan sebuah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan serta keuangan, dalam hal ini merupakan Penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjmam meminjam uang secara online melalui situs maupun aplikasi. Semakin meningkatnya inovasi tersebut maka akan berbanding terbalik dengan resiko yang akan ditimbulkannya. Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Jasa Keuangan yang berfungsi untuk mengawasi serta mengatur industri jasa keuangan di Indonesia telah menerbitkan paying hukum untuk mengatur Peer To Peer Lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi namun isi dari peraturan tersebut masih lemah untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pengguna Peer To Peer Lending terutama, pihak Pemberi Pinjaman dikarenakan dalam pengaturannya hanya memfokuskan pada ketentuan mengenai pendaftaraan Penyelenggara dalam Peer To Peer Lending. Sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai macam permasalahan terutama terkait perjanjian baku antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman serta bagaimana pertanggungjawaban oleh Penyelenggara kepada Pemberi Pinjaman dalam hal timbulnya kerugian yang disebabkan tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut.