Harmonisasi produk hukum atas keberadaan instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang warga negara Indonesia non pribumi

Abstract

Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum adalah dengan menciptakan harmonisasi hukum. Adanya harmonisasi hukum akan menciptakan hukum-hukum yang saling selaras dan tidak bertentangan dari hulu ke hilir atau dari pusat sampai dengan ke daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat suatu Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatur mengenai masalah pemberian hak atas tanah secara berbeda dan bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan agar harmonisasi hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicapai. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tersebut merupakan Peraturan Kebijakan yang berasal dari diskresi. Berlakunya Instruksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Substansi dari Instruksi tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang menyangkut tentang Hak Asasi Manusia, kewarganegaraan, pembatasan antara lain kewajiban dan larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, serta pengaturanpengaturan tentang tanah. Instruksi tersebut juga bertentangan dengan beberapa asas dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014. Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum yang berlaku, Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 179 K/TUN/2017, juga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan menciptakan kepastian hukum.