Abstract:
Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum adalah dengan menciptakan
harmonisasi hukum. Adanya harmonisasi hukum akan menciptakan hukum-hukum
yang saling selaras dan tidak bertentangan dari hulu ke hilir atau dari pusat sampai
dengan ke daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat suatu Instruksi Wakil
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diundangkan dalam Tambahan
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatur mengenai masalah
pemberian hak atas tanah secara berbeda dan bertentangan dengan beberapa
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan agar harmonisasi hukum di Daerah
Istimewa Yogyakarta dapat dicapai. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut
adalah Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
K.898/I/A/1975 tersebut merupakan Peraturan Kebijakan yang berasal dari
diskresi. Berlakunya Instruksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Substansi dari Instruksi tersebut bertentangan
dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang
menyangkut tentang Hak Asasi Manusia, kewarganegaraan, pembatasan antara lain
kewajiban dan larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, serta pengaturanpengaturan
tentang tanah. Instruksi tersebut juga bertentangan dengan beberapa
asas dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014. Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan
hukum yang berlaku, Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi Tata Usaha Negara
Nomor 179 K/TUN/2017, juga sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun
Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta belum sepenuhnya
mencerminkan keadilan dan menciptakan kepastian hukum.
