Kewenangan Gubernur Bali terhadap pengaturan hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan Hindu di wilayah Provinsi Bali

Abstract

Pengaturan Hari Libur dan Cuti Bersama merupakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat sesuai dengan UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan Gubernur Bali Tentang hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan hindu akan memicu adanya Surat Edaran dari Gubernur lain dalam menentukan penambahan hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan di daerah-daerah yang mayoritas salah satu agamanya sangat mencolok dalam hal kuantitas.