Tinjauan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Abstract

Dalam UUD 1954 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintan itu dengan tidak ada kecualinya. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan juga berpengaruh penting kesejahteraan masyarakat. Kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara. Semakin tinggi jumlah kekayaan negara maka semakin tinggi juga kemampuan negara dalam mengelola berbagai aspek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan insfrastukur dan beberapa perusahaan negara (BUMN) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pengelolaannya kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara. BUMN untuk mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan kekayaan tersebut memiliki potensi adanya kerugian. Kerugian ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya kerugian dari transaksi dalam PT.BUMN tersebut. Dalam tugas akhir ini akan di jelaskan apakah kerugian tersebut akan otomatis menjadi kerugian negara, dan apakah tindakan direksi yang diduga melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dapat diterapkan atau digunakannya Business Judgement Rule. Metode analisis yang digunakan untuk penulisan hukum ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perundangundangan mengenai Tipikor, Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang ii BUMN, dan Undang-Undang Keuangan Negara, dan Yurispudensi yang berkaitan dengan Tipikor.