Analisis yuridis perjanjian polis Asuransi Jiwa Sequislife berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Abstract

Asuransi merupakan sebuah usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan nonbank. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang dinamakan polis dalam melakukan kegiatan usaha. Permasalahan utama dalam penggunaan perjanjian baku adalah seringkali terdapat ketidaksetaraan kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha sektor jasa keuangan dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Salah satu produk hukum dari kewenangan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013. Jadi apakah OJK memberikan perlindungan hokum terhadap penerapan polis yang dibuat oleh perusahaan asuransi.