Analisis tindakan hukum terhadap pengalihan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Abstract

Hutan adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sistem pengurusannya harus diselenggarakan secara terpadu dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan (konservasi, lindung, dan produksi) untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Di setiap tahunnya hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang disebabkan oleh berbagai tindak kejahatan kehutanan yang salah satunya ialah perkebunan tanpa izin. Pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan terhadap kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup. Dengan maraknya perusakan pada ekosistem hutan ini menjadikan salah satu dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga untuk mencegah kerusakan hutan terkait pemanfaatan kawasan hutan, khususnya dalam kegiatan perkebunan sawit merupakan tindakan hukum dari pemerintah. Tetapi dalam prakteknya beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan masih berpihak pada industri kelapa sawit sehingga akhirnya memperburuk keadaan di dalam sektor kehutanan Indonesia.